Menimbang

:

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6801);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Rangka Penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

15.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);

16.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);

17.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

18.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);

19.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 35);

20.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2017 Nomor 5);

21.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Gemeksekti Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 3);

22.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan,Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 7);

23.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 3);

24.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2022 Nomor 6);

Menetapkan

:

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

1.      Pendapatan Desa

Rp. 2.596.464.688,00

2.      Belanja Desa

Rp. 2.529.416.110,00

a.     Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rp.    471.621.110,00

b.     Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp. 1.381.816.000,00

c.     Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Rp.      10.000.000,00

d.     Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rp.    165.078.000,00

e.     Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Rp.    500.901.000,00

Jumlah Belanja

Rp. 2.529.416.110,00

Surplus/Defisit

Rp.      67.048.578,00

3.      Pembiayaan Desa

a.     Penerimaan Pembiayaan

Rp.      19.341.830,00

b.     Pengeluaran Pembiayaan

Rp.      50.000.000,00

      Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp.    (30.658.170,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

Rp.      36.390.408,00

a.     Lampiran I

:

Laporan Keuangan

b.     Lampiran II

:

Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari-31 Desember Tahun Anggaran 2022

c.     Lampiran III

:

Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

LAMPIRAN IV

:

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI

NOMOR

:

1 TAHUN 2023

TENTANG

:

 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;

b.

c.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

bahwa Kepala Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen mengajukan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6801);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Rangka Penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

15.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);

16.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);

17.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

18.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);

19.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53);

20.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2017 Nomor 5);

21.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 3);

22.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 3);

23.

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 6 Tahun 2022 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2022 Nomor 6);

Menetapkan

:

KESATU

:

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

:

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN V

:

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI

NOMOR

:

1 TAHUN 2023

TENTANG

:

 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

1.

SURAMIN

:

Kepala Desa Gemeksekti dalam hal ini bertindak      untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gemeksekti selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2.

Drs. SUGENG SUCIPTO

:

Ketua BPD Desa Gemeksekti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Gemeksekti yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

LAMPIRAN VI

:

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI

NOMOR

:

2 TAHUN 2022

TENTANG

:

 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Hari dan Tanggal      :

Selasa, 8 Februari 2022

Jam

:

Pukul 14.00  WIB s.d selesai

Tempat

:

Balai Desa Gemeksekti

NO.

        NAMA LENGKAP

     ALAMAT

TANDA TANGAN

KETERANGAN

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  9.

NO

NAMA

JABATAN

PRODUK HUKUM Terkait

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMEKSEKTI NOMOR :141/24/KEP/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA GEMEKSEKTI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

30 Juni 2023

PERATURAN KEPALA DESA GEMEKSEKTI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

24 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN,

14 November 2019

PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2023 DESA GEMEKSEKTI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

03 Juli 2019

Arsip PRODUK HUKUM

• 2023 3
•       - Juni (1)
•       - Februari (2)
• 2019 2
•       - November (1)
•       - Juli (1)

Statistik Pengunjung

• Hari Ini 128
• Kemarin 743
• Bulan Ini 3.536
• Tahun Ini 26.871
• Semua Waktu 163.254